PILKADA DAN PELANGGENGAN DINASTI KELUARGA
Oleh : Ahmad Amarullah, M. Pd
Mantan Sekjen KNPI Provinsi Banten

Dalam waktu dekat, beberapa daerah di tanah air akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun pada tingkat Propinsi. Tensi politik di wilayah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Kabupaten Pandegelang, Cilegon dan Kabupaten Serang yang merupakan wilayah dalam otorita Propinsi Banten, dipastikan mulai menghangat seiring ditabuhnya genderang perang untuk memperebutkan kursi kekuasaan tertinggi di wilayah tersebut.
Satu hal yang menarik disimak terkait dengan trend Pilkada belakangan ini, khususnya Pilkada di wilayah Provinsi Banten. Para kandidat yang mencalonkan diri dalam pesta demokrasi lokal bertemali kuat, untuk tidak menyebut keluarga dekat, dengan para pemimpin daerah yang sudah mengakar. Putra atau putri, saudara, keponakan, bahkan menantu ikut berpacu berebut kekuasaan dengan dukungan keluarga dekatnya yang sudah menjadi penguasa. Seolah ada indikasi, bahwa Pilkada menjadi ajang untuk melanggengkan dinasti keluarga.
Kembali ke Era Kekaisaran
Pilkada langsung, seperti halnya Pemilihan Umum, merupakan arena bagi masyarakat atau pesta bagi rakyat untuk berpolitik, tempat bagi masyarakat untuk meraih kekuasaan dan meraih kontrol atas penyelenggaraan kekuasaan. Dan demikian adanya latar dari penyelenggaraan pesta rakyat di tingkat lokal. Pilkada langsung yang diatur dalam berbagai instrumen regulasi tersebut diharapkan akan menjadi panggung politik lokal milik rakyat. Namun bila melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, latar belakang ideal dimaksud sedikit meleset.
Politik lokal kontemporer di Indonesia, khusunya di Banten kian diwarnai munculnya kader-kader yang sengaja dibesarkan oleh keluarga. Fenomena ini merupakan turunan dari fenomena politik yang terjadi secara nasional. Jika dicermati dengan baik, hampir 60 persen dari anggota legislatif Pemilu 2009 merupakan kumpulan dinasti keluarga atau apa yang di era Orde Baru disebut dengan istilah anak, menantu, ipar, saudara dan istri pejabat. Sebut saja beberapa di antara mereka adalah Puan Maharani (anak mantan Presiden Megawati), Edi Baskoro (anak Presiden SBY), Dave Laksono (anak Agung Laksono, mantan ketua DPR), Hadi Utomo (ipar SBY), Andi Rio (menantu Andi Mattalata), dan sebagainya.
Kemunculan dinasti keluarga ini merupakan fenomena yang dikontribusi oleh gagalnya institusionalisasi politik kita. Partai sebagai pilar demokrasi mengalami kemacetan kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan. Implikasinya, pasokan kader ke wilayah publik memanfaatkan jaringan dan power keluarga. Partai politik kemudian hanya dijadikan “kuda tunggangan” dalam kontestasi politik. Tidak heran jika praksis politik Indonesia hari-hari ini, transakasi politik lebih banyak menonjolkan kepentingan keluarga ketimbang kepentingan rakyat. Daerah-daetrah tertentu seperti menjadi milik keluarga tertentu dan model-model penyalahgunaan seperti di era Orba atau di era kekaisaran masa lalu menjadi potensial muncul lagi di tingkat lokal
Bahayanya, demokrasi mengalami arus balik akibat kekuasaan keluarga yang dominan. Dan pada gilirannya, pelanggengan dinasti di tingkat lokal tersebut, jelas tidak baik bagi kepentingan pembangunan daerah. Pasalnya, seseorang menjadi kepala daerah itu harus dipilih karena punya kemampuan, bukan karena dia anggota keluarga kepala daerah yang masih berkuasa. Ini juga berkaitan dengan amanat konstitusi yang termaktub dalam UU Otda, dimana posisi kepala daerah di era otonomi ini sangat strategis dan mesti punya kemampuan mengemban 31 jenis urusan yang diserahkan dari pemerintah pusat kepada daerah.

Malapetaka demokrasi
Trend dan fenomena dinasti keluarga dalam politik bukanlah fenomena monopoli Indonesia. Di negara maju, seperti Amerika Serikat sekalipun, dinasti keluarga memainkan peran sentral dalam politik. Presiden Amerika Serikat sebelum Barack Obama, misalnya, kekuasaan dipegang dinasti keluarga George Bush. Akan tetapi, tipologi dinasti keluarga dalam politik di Amerika Serikat berbeda dengan di Indonesia. Jika di Amerika dinasti keluarga dibentuk melalui pergulatan yang panjang dengan partai disertai dengan pengalaman dan pengetahuan memadai tentang masalah rakyat dan negara, lain halnya dengan di Indonesia. Di negara kita, masuknya dinasti keluarga dalam politik hanya melalui preskripsi semata-mata atau diresepkan.
Terjadinya preskripsi ini merupakan kritikan pedas terhadap kegagalan institusionalisasi dalam politik kita sekaligus menampar fakta bahwa partai sebagai pilar demokrasi kian terbelenggu dalam masalah tidak berjalannya kaderisasi dan regenerasi internalnya. Partai akhirnya tetap terperosok dalam kenyataan, dibeli kandidat, dan melakukan transaksi politik murahan yang mengabaikan masa depan demokrasi kita. Dan kecenderungan ini merupakan langkah berbahaya bagi perkembangan demokrasi dan regenerasi politik. Padahal, regenerasi politik yang sehat sangat penting untuk menjalankan demokratisasi di tingkat lokal.
Mencermati trend ”kekaisaran” dalam pilkada di Banten, tampak jelas jabatan bupati dan walikota akan dijadikan sebagai sebagai harta warisan keluarga yang wajib diwariskan sampai ke anak cucu. Dengan demikian akses-akses ekonomi yang selama ini dibangun bisa diwariskan turun temurun kepada kerabatnya sendiri. Menjelang pelaksanaan pilkada, dengan tampilnya para kerabat dan kroni-kroni pejabatn Gubernur/Bupati/Walikota menegaskan satu hal, politik kekerabatan dalam moment pilkada akan menjadi trend baru di negeri ini setelah pemilu legislatif yang lalu dan menjadi malapetaka bagi demokrasi kedepan.
Di manapun arena dan pertarungan politik dalam sistem demokrasi memiliki tujuan untuk bergerak dalam rasionalitas kolektif dan bekerja melayani kebaikan bersama. Seperti diutarakan Colin Hay (2007) dalam Why We Hate Politics, ketika arena politik bekerja melayani kepentingan pragmatis orang-orang atau dinasti tertentu, maka kepentingan personal dalam arena politik hanya akan menghasilkan irasionalitas kolektif. Para elit politik hanya melayani kepentingan kepentingan kerabatnya dengan meminggirkan kesempatan bagi yang lain, maka politik tidak akan bekerja bagi kepentingan masyarakat dan pilkadapun hanya menjadi sarana bagi elit politik dan keluarganya untuk mengeksploitasi kekuasaan demi keuntungan materi.
Akibatnya, kepentingan publik dan konstituen tidak pernah dilayani bahkan mungkin dilupakan. Agar politik llokal menjadi sehat dan regenerasi politik bisa berlanjut. Mentradisikan demokrasi pada elit lokal menjadi hal utama. Tanpa adanya regenerasi politik maka pembangunan daerah akan berjalan ditempat karena tidak adanya ide-ide baru yang lebih baik yang ada hanya bagaimana dinasti terus langgeng layaknya kekuasaan para kaisar dalam mitos-mitos kekaisaran di masa silam di mana rakyat sekedar kaum jelata yang bisa dipermainkan semau-maunya kaisar.