MENJAGA NETRALITAS KAMPUS DALAM PEMILUKADA
Oleh : Ahmad Amarullah, S. Pd. M. Pd
(Kandidat Doktor Manajemen Pendidikan UNJ, kini sebagai Wakil Rektor IV
Universitas Muhammadiyah Tangerang)

Seiring dengan makin dekatnya pesta demokrasi lokal (Pemilukada langsung) di Provinsi Banten, yang jika tidak ada aral melintang akan digelar pada tgl. 22 Oktober 2011 yad, tensi politik sudah mulai terasa hangat. Banyak figur publik mulai ramai diwacanakan untuk maju bertanding dalam gelanggang kontestasi menggapai kursi Gubernur Banten, selain incumbent yang sudah pasti akan manggung kembali, para kandidat competitor lainnya masih menunggu tahapan-tahapan Pilgub yang diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilukada Daerah/Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Banten.
Yang menarik dicermati justru adalah manuver kelompok-kelompok masyarakat dalam mengekspresikan dukungannya kepada tokoh atau figur tertentu yang digadhang-gadhang untuk maju dalam Pilgub Banten mendatang. Beberapa kalangan yang mengatasnamakan kaum akademisi dari pelbagai kampus juga ikut terpancing, terbawa godaan bahkan dalam banyak hal ikut-ikutan “gatal” mengekspresikan dukungannya kepada kandidat tertentu. Padahal masyarakat kampus diharapkan komitmen dengan kultur intelektual, menjaga objektivitas dan menjadi poros netral agar hajat demokrasi ini dapat mengalir jujur, adil, bebas, dan rahasia sesuai dengan takaran hati nurahi masing-masing.
Fenomena klasik
Pemilihan gubernur dan wakil gubernur Banten nanti dipastikan bukan hanya melibatkan kerumunan massa dan tumpukan modal-finansial. Tetapi kompetisi politik itu juga salah satunya akan mengerahkan kaum akademisi, masyarakat kampus atau kaum intelektual. Kalangan pemikir tersebut bukan sekedar menjadi pengamat di luar pentas, dengan cara menuliskan gagasan atau memberikan komentar dalam ruang dan waktu media. Bahkan mereka tidak sedikit yang terlibat secara langsung dalam tim sukses, merancang program ekonomi dan politik, atau menjadi bintang iklan.
Bagaimana kita melihat fenomena itu? Sebenarnya, keterlibatan kalangan akademisi dalam dunia politik bukan realitas yang sama sekali baru. Bahkan, dalam banyak perhelatan pemilu dalam aneka tingkatan, masyarakat akademis memang identik dengan dunia politik itu sendiri. Apabila selama ini kaum akademisi dipandang “suci” dari politik praktis, itu merupakan penilaian yang tidak bisa disamaratakan, mungkin tinggal sedikit yang masih “suci”. Memang wilayah kampus tidak sekedar berbicara tentang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kapada masyarakat. Karenanya kampus tidak pernah steril dari gejolak politik baik Politik Praktis maupun Politik Moralis, atau meminjam istilah Amin Rais, yaitu High Politics/Politik Adiluhung.
Mestinya mereka yang berminat terjun ke politik praktis dapat melepaskan atribut kampus/institusinya, tampillah secara pribadi yang gentle, tidak mendompleng dengan kebesaran nama institusinya. Faktanya dapat disimak pada sejumlah intelektual yang tampil secara pribadi sengaja terlibat aktif dengan kekuatan ilmunya dalam beberapa partai politik. Kiprah intelektual dalam kepartaian tentu saja dimaksudkan untuk merebut kekuasaan. Banyak pula kaum intelektual yang menduduki kursi direktur jendral, staf ahli, bahkan menteri. Semua itu bukti bahwa kaum intelektual sangat lekat dengan kekuasaan politis. Pengilmiahan (saintisasi) politik dan teknokratisasi kekuasaan pasti merengkuh kaum intelektual.
Lebih dari itu, ilmu pengetahuan yang dipelajari dan diajarkan kaum intelektual pun mengandaikan keterlibatan dalam pertarungan politik. Ilmu pengetahuan tidak sekedar berbicara tentang ontologi (bentuk dan sifat dasar realitas) atau epistimologi (relasi ilmuwan dengan objek yang dikajinya), namun juga membahas aksiologi (sikap dan tindakan ilmuwan dalam konteks sosial dan politik). Masalah aksiologis ini membuka pertanyaan tentang keterlibatan para intelektual dalam politik. Apakah mereka harus melakukan perubahan atau sekedar menjaga status quo (kemapanan)?

Menjadi budak kekuasaan
Jejak sejarah dimanapun memang sulit dilepaskan dari peranan akademisi didalamnya. Ketika rakyat sudah tidak berdaya dan tertindas, kaum intelektual akademisi muncul manunggal bersama rakyat melawan ketidakadilan dan itu terbukti rakyat bisa menang, keadilan dapat ditegakan. Ini merupakan eksperimen kaum intelektual tentang aktualisasi politik tingkat tinggi (high politics) yang mereka anut dan juga sebagai pembuktian dari hipotesis Plato (427-347 SM) betapa kesejahteraan hanya dapat diraih oleh orang-orang yang berfikir filosof/intelektual murni. Namun lain cerita ketika kaum inteletual akademisi ikut-ikutan berebut kekuasaan, ikut-ikutan memasang taruhan pada permainan judi politik praktis, dosen-dosen menjadi fungsionaris partai, guru-guru ikut membagikan baju partai, mahasiswa-mahasiswa jadi antek parpol. Mereka terjebak pada kultul politik rabun ayam, yang membabi buta membela kelompok/partai/calon yang diusung tanpa menggunakan daya kritisnya. Mereka itu tidak lebih dari pelacur-pelacur pendidikan yang melacurkan diri di tempat prostitusi partai politik dengan germo elit politik.
Boleh setuju atau tidak, itu terjadi di negara kita tercinta. Banyak dosen yang menjadi fungsionaris partai bahkan menjadi pimpinan partai politik atau bahkan membuat partai politik sendiri tanpa melepaskan aktifitas akademiknya sebagai dosen dengan mendompleng kebesaran almamaternya. Kita bukan tidak setuju, akan tetapi kita lebih berpandangan pada sisi objektifitas dosen plus itu sendiri, karena politik tidak terpisah dengan apa yang dinamakan pencapaian kekuasaan tanpa tanda koma. Cenderung menghalalkan segala cara termasuk memberikan pengajaran-pengajaran yang menggiring mahasiswanya masuk pada prostitusi pelacuran partai politik kepentingan/subyektivitas, yang seharusnya menjunjung tinggi objektivitas keilmuan.
Kampus dalam hal ini sejatinya menjadi lingkungan pendidikan yang bersih dari intrik-intrik politik, menjadi lembaga yang menjunjung tinggi nilai-nilai identitas keindependenan, tempat lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa bukan malah menjadi ranjang yang dipakai untuk praktek kumpul kebo antara elit politik penindas rakyat dan akademisi yang “gila” kekuasaan. Ketika itu terjadi maka harapan agar pesta demokrasi langsung dapat melahirkan para pemimpin yang mampu mengemban amanah dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat hanya menjadi mimpi di siang bolong.
Menarik membaca kembali gagasan Antonio Gramsci (1891-1937) tentang pentingnya kaum intelektual-akademisi yang organis bukan intelektual-akademis oportunis, yaitu kaum kaum terpelajar yang memihak rakyat dengan merombak dan menunjukkan sikap kritis terhadap kemapanan. Persoalan yang dihadapi menjelang Pilgub Banten ini, kaum intelektual-akademisi organis-nya yang bersedia mendukung dan memberdayakan kaum tertindas belum nampak jelas, yang sering manggung justru kaum intelektual-akademisi oportunis yang tega menjadi budak kekuasaan dengan memanfaatkan setiap peluang meraih jabatan atau kepentingan jangka pendek lainnya, memperkaya diri dengan berdalih membela rakyat. Betapa sulit mencari kaum intelektual organis/intelektual murni. Wallahu a’lam Bishowwab!