KECUT MELIHAT MASA DEPAN BANGSA
Oleh : Ahmad Amarullah, S. Pd. M. Pd
(Kandidat Doktor Manajemen Pendidikan UNJ, kini sebagai Wakil Rektor IV
Universitas Muhammadiyah Tangerang)

Pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfudh MD terkait dengan terbongkarnya makelar kasus di tubuh institusi perpajakan bahwa hukum kita sedang mengarah pada praktik hukum jahiliyah, membuat kita harus lebih sering mengelus dada. Alih-alih mengejar para makelar kasus (Markus) yang mencengkeram nyaris seluruh institusi penegakan hukum, aparat hukum justru berupaya menjerat mantan Kabareskrim, Komjen Pol Susno Duaji yang dituding melanggar kode etik profesi institusi kepolisian yang mensinyalir banyak Markus di tubuh korps baju cokelat.
Kasus terkuaknya Markus yang melibatkan aparat di lembaga-lembaga penegakkan hukum makin menegaskan tentang betapa rapuhnya pranata hukum kita. Idealisme kesempurnaan hukum yang diajarkan lembaga pendidikan dengan cita penegakkan hukum berkeadilan justru bertolak belakang dengan praktik riil di lapangan. Justicia seringkali terekam tengah bertekuk lutut dan berakhir pada meja rolet milik sang penguasa ataupun pemilik modal. Banyak pihak justru makin kecut menatap masa depan negeri ini mewujudkan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.
Ambruknya nilai keadilan
Pan Muhammad Faiz, dalam Kolom Opini Duta Masyaraka (Selasa, 08/12/2009) menyebut, bahwa terungkapnya berbagai kasus yang melibatkan oknum penegak hukum memperlihatkan bahwa mafia hukum bukan lagi sekedar isapan jempol, namun telah mendedahkan wujud aslinya di hadapan kita semua. Dengan berlindung pada tirai-tirai KUHP, sebagian advokat begitu asyik membela kliennya mati-matian tanpa memperhitungkan tuntutan rasa keadilan masyarakat. Setali tiga uang, oknum hakim, jaksa, polisi, dan para pegawai di instansi lainnya ikut jua membidani ambruknya nilai komunal moralitas dan nurani penegakan hukum dengan menciptakan kesemarakkan pasar lelang perkara.
Ironisnya, secara jujur harus pula kita akui bahwa terkadang masyarakat pun turut terlibat dalam penyimpangan moral dan nurani hukum tersebut dengan cara merekayasa keterangannya sebagai saksi atau ahli di persidangan. Padahal Satjipto Rahardjo (2008) telah mengkonstruksikan negara hukum Indonesia sebagai suatu negara dengan nurani atau negara yang memiliki kepedulian (a state with conscience and compassion). Artinya, common sense dan legal sense yang berselaras dengan legal and moral ethics sejatinya menempati status penting dalam sistem penegakkan hukum di Indonesia.
Pada medio 1970-an, Philippe Nonet dan Philip Selznick menyampaikan bahwa obyek pembangunan hukum suatu negara sebaiknya berjalan berdasarkan realitas dinamika internal bangsa sendiri, dan bukan meniru negara manapun. Dari sudut subyeknya, Kranenburg mengatakan bahwa para sarjana hukum jangan terjebak dalam optik hukum positif semata, tetapi harus membuka hati dan pikirannya terhadap perkembangan masyarakat. Sementara itu, Descartes dalam maha karyanya “Discourse on Method” mengingatkan bahwa berjubelnya hukum tanpa ketegasan justru seringkali menghalangi keadilan.
Lepas dari setuju atau tidak setuju, penegakan supremasi hukum harus tetap ditegakkan baik itu melalui koridor-koridor hukum maupun diluar koridor hukum. Jika tidak, maka kita akan menyaksikan trend keadilan jalanan akan semakin marak, rakyat lebih memilih cara-caranya sendiri untuk menuntut keadilan, dan kepastian hukum yang juga menjadi salah satu azas penegakan hukum tadi tidak akan tercapai, begitu juga sebaliknya apabila penegakan hukum melalui peradilan masih tetap seperti idiom jaring laba-laba, keadilan dan manfaat dari penegakan hukum tidak akan bisa terwujud.
Keadilan bukan milik rakyat jelata
“Berikan saya hakim yang adil maka penegakan hukum akan berjalan walaupun dengan sistem hukum yang lemah”. Kalimat tersebut merupakan motto yang biasa ditemukan dalam ruang pengadilan di negeri ratu Elizabeth, Inggris. Sebuah untaian kalimat yang menyiratkan kesan, tentang betapa pentingnya faktor manusia dalam menegakkan keadilan. Bagi bangsa Indonesia, aspek keadilan dan norma kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan bagian dari fondasi bangsa. Keadilan merupakan hal yang luhur dan suci yang dapat memberi ketenteraman dan kedamaian dalam kehidupan umat manusia.
Kata adil berasal dari bahasa Arab ”adalatun” mengandung arti “sama” atau memperlakukan secara sama, tidak berpihak kecuali atas dasar prinsip kebenaran dan kepantasan. Keadilan senantiasa disimbolkan dengan keseimbangan neraca yang berarti seimbang. Karena itu keadilan seharusnya mendatangkan harmoni karena segala sesuatu diperlakukan atau ditempatkan sesuai dengan semestinya. Semua manusia mendambakan keseimbangan sebagaimana benda alam lainnya layaknya air ketika dimasukkan ke dalam sebuah bejana berhubungan maka permukaan bejana yang diisi akan segera menyeimbangkan dengan permukaan bejana lainnya.
Alam semesta termasuk tata surya diciptakan dan bergerak dengan menggunakan prinsip keseimbangan. Dengan keseimbangan itu maka alam berjalan harmoni, siang-malam, pasang-surut, musim kemarau-hujan, musim panas-dingin, sehingga manusia bisa menikmati keteraturan keseimbangan itu. Adanya pemanasan global, rusaknya ozon, atau efek rumah kaca merupakan pelanggaran terahadap prinsip keseimbangan. Dan ketika rasa keadilan tidak menjadi prioritas, orang berduit bisa diperlakukan sangat istimewa di depan hukum sementara rakyat jelata bisa diperlakukan semena-mena, maka sinyalemen tentang hukum jahiliyah benar-benar sedang menguasai tatanan hukum di negeri ini.
Sebab bukan rahasia lagi, bahwa sejak dulu, rakyat kecil di negeri tercinta ini sudah akrab dengan kezaliman. Sejak dipimpin para raja, sang tiran sudah sering menghukum rakyatnya atas kehendaknya sendiri, sementara para pamong prajanya yang berjiwa kerdil, sibuk menghisap rakyat jelata alih-alih memberi pelayanan. Zaman berganti penjajahan, maka kondisinya tambah parah. Para pengadil di lembaga peradilan makin mengekalkan kelaliman melalui perselingkuhannya dengan para penguasa dan pengusaha. Rakyat menjadi pesakitan, dihukum berat atas nama keadila, sementara para koruptor bisa leluasa hidup bebas tanpa jerat hukum. Keadilan memang bukan milik rakyat jelata!