KETELADANAN PEJABAT PUBLIK
Oleh : Achmad Badawi, S. Pd. M.M
Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang

Akhir-akhir ini ruang publik di negeri kita dipadati oleh berita-berita seputar kasus persidangan, pemberhentian hingga penahanan para pejabat publik yang terlibat dalam sejumlah kasus-kasus pelanggaran hukum dan etika. Realitas pahit yang membuktikan kebenaran asumsi bahwa krisis yang melanda negeri ini bukan semata krisis ekonomi. Tidak hanya dalam skala nasional, problem rendahnya keteladanan pejabat publik juga melanda dalam struktur pemerintahan di daera-daerah. Apabila terus berlangsung, maka kita mengkhawatirkan apatisme publik terhadap pejabat-pejabat publik makin mengental dan mewujud menjadi fenomena distrust society.
Para pejabat publik, baik eksekutif maupun legislatif memang manusia biasa, mereka bukan malaikat yang nyaris tidak ada salahnya. Para pejabat publik itu bisa saja salah dan di lain kesempatan bisa juga berlaku benar. Persoalannya bukan soal pilihan menjadi malaikat atau manusia biasa, tetapi jabatan dalam perspektif masyarakat kita yang beragama adalah amanah. Di dalamnya terkandung tanggung jawab individu yang akan dituntut bukan hanya di depan pengadilan dunia, di negeri akhirat para pemilik jabatan akan ditanya tentang apa yang dilakukan dengan jabatannya tersebut.
Tanggung jawab publik
Jabatan publik, menurut Ibn Khaldun (1332-1406) amat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Memangku jabatan di tengah kehidupan bermasyarakat adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang karenanya seseorang kelak menjadi hina dina karena khianat atau sebaliknya dipuja-puji karena amanah. Setiap komunitas masyarakat sudah pasti memerlukan pejabat yang amanah karena dalam diri manusia itu masih tersisa sifat-sifat kebinatangan dan cenderung untuk menganiaya orang lain. Maka andai tidak ada pejabat yang amanah, tatanan kehidupan masyarakat akan kacau balau dan anarkis.
Maka karena itulah bagi Ibn Khaldun, jabatan dalam kekuasaan bukan berfungsi memaksakan kehendak para pengembannya untuk kepentingan pribadi atau golongan, akan tetapi fungsi jabatan sesungguhnya sebagai wahana pemgaturan hak dan kewajiban setiap orang sehingga tatatanan berlangsung dalam bingkai kesetaraan dan harmonisasi. Tujuan adanya jabatan berkaitan erat dengan kelanjutan eksistensi manusia itu sendiri. Jika dipandang dalam perspektif politik modern, pendapat Ibn Khaldun seperti menegaskan bahwa kekuasaan itu adalah hubungan relasional (min al-umur al-idhafiyah) antar warga.
Dalam pandangan Ibn Khaldun, baik buruknya seorang pejabat sangat bergantung pada bagaimana caranya ia mengurus kepentingan masyarakatnya. Apabila jabatan dilaksanakan dengan amanah dan penuh tanggung jawab akan tercipta tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang harmonis. Sebaliknya tatkala pejabat berlaku khianat, lalim, dan lebih mementingkan diri maupun golongannya maka tatanan berkehidupan dibelit ketidaknyamanan. Kebiadaban berlangsung di mana-mana, ketidakadilan menjadi fenomena lazim dan masa depan sebuah komunitas masyarakat bisa dipastikan berada di tepi jurang kehancuran.
Analisa Ibn Khaldun rasanya menemukan pembenarannya dalam realitas Negara bangsa kita akhir-akhir ini. kepercayaan atas pemimpin dan pejabat dis eluruh strata makin menguap dan meredup sehingga proses demokratisasi yang sedang berlangsung ternoda karena suara rakyat bukanlah suara Tuhan. Lebih tepat suara pejabat adalah suara Tuhan! Vox vopuli vox dei pada posisi demikian hanya berbentuk sloganistik, pajangan konstitusional, dan buah bibir sesaat. Cita-cita demokrasi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bak mimpi yang tidak pernah mewujud sebab para pejabat enggan memberi teladan dan lebih suka menjadi penghianat dengan mengabaikan tanggung jawabnya pada masyarakat yang memberikannya mandat.
Degradasi keteladanan
Mencermati berlangsungnya penghianatan atas jabatan oleh para pejabat di negeri ini, satu hal yang diperlukan adalah integritas pejabat dan para penyelenggara negara lainnya. Saatnya mereka perlu menunjukkan sikap yang pantas ditiru dan diteladani oleh rakyat banyak. Pejabat negara adalah pemimpin. Pemimpin yang membawa pembaharuan bagi rakyat, sebagaimana kontrak politik yang dituangkan dalam beragam bentuk, baik sumpah jabatan ataupun kontrak sosial yang dibuat berdasarkan kesadaran semua pihak. Salah satu keteladanan yang patut ditunjukkan oleh para pejabat negara adalah kejujuran dan selalu berpihak pada masyarakat.
Alih-alih menunjukkan suri tauladannya, pejabat publik lebih suka menebar kebobrokan moral dan menyakiti hati rakyat. Lihat bagaimana seorang petugas kejaksaan yang dianugerahi gelar sebagai jaksa teladan tertangkap tangan sedang bertransaksi suap dengan oknum tersangka. Atau seorang kepala bidang keagamaan di sebuah partai terlibat perzinahan yang, lucunya praktik bejat itu dengan sengaja direkam lantas tersebar luas ke tengah khalayak ramai. Dan sebareg kasus keterlibatan para pejabat publik di lembaga eksekutif, yudikatif maupun legislatif dalam berbagai praktik amoral, korupsi, pelanggaran susila dan perilaku-perilaku tak senonoh lain.
Sejatinya keteladanan tidak mungkin mengalami degradasi kalau pejabat terkait mau dan mampu menegakkan amanah yang diterimanya. Seseorang yang beroleh amanah sebagai pejabat publik, entah di profesi apa pun memang rentan berhadapan dengan godaan. Entah sebagai birokrat, politisi, bahkan sebagai publik figur yang akan membawanya ke dunia yang semula tertutup sekarang menjadi terbuka lebar. Seorang dosen teladan, misalnya, yang semula lebih banyak bergelut di kampus dengan kolega dosen, text book, dan mahasiswa tiba-tiba menjadi pejabat publik. Seorang kiai zuhud dan lazim dikelilingi urusan halal dan haram tiba-tiba duduk sebagai pejabat dengan aneka service dan privillege yang tidak biasanya.
Di dunia kampus, kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki murni adalah karena kapasitasnya sebagai intelektual. Sementara itu sebagai pejabat publik, kapabilitas intelektual memang yang membawanya ke dunianya yang baru. Tetapi di dunia publik ini orang memandangnya lebih sebagai sosok “berwenang” yang dapat menentukan hitam-putih kebijakan di bidang yang digeluti. Lebih-ebih kapasitas intelektualnya menyebabkannya terjebak dalam kebanggaan diri dibanding bawahannya yang biasa-biasa saja. Bayangkan, awalnya orang menghormati karena intelektualnya, sekarang orang menghormati karena yang bersangkutan sebagai pejabat.
Seorang kiai nan zuhud pun demikian. Awalnya dihormati karena ketaatan pada hukum agama yang dipahaminya secara mendalam dan ritual ibadahnya yang lebih dari orang lain. Namun tatkala duduk sebagai pejabat, orang melihatnya bukan karena faktor ritual keagamaan atau penguasaan akan ilmu agamanya, namun karena tanda tangannya menentukan nasib banyak orang dalam instansi yang dijabatnya. Baik sang dosen teladan maupun kiai zuhud lantas perlu menyesuaikan diri dengan lingkungan yang serba baru. Lingkungan baru mengubah cara pandang tentang dirinya sendiri. Keteladanan dan kezuhudan ikut melebur dalam kultur birokrasi untuk kemudian mengubah segalanya. Dan awal degradasi nilai keteladanan dan kezuhudan dosen dan sang kiai pun dimulai.
Keteladanan pejabat sangat erat kaitannya dengan pribadi yang baik, memiliki etika-moral, dan menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Tanpa itu semua bukanlah pejabat public namanya, melainkan pejabat congkak yang menganggap jabatan sebagai milik sendiri. Mereka bebas berkehendak bagaikan babi hutan yang merusak areal kebun. Itu semua akibat sebagian pejabat publik tidak menempatkan kepentingan publik di atas segalanya. Kepentingan kalangan bawah hanya diutak-atik di atas kertas berbentuk rancangan, tidak diwujudkan jadi kenyataan. Ketika ketidakpedulian birokrat terus menggejala, apatisme rakyat terhadap pejabat pun semakin membesar. Wallahu a’lam bishowwab!